ASN RANGKAP JABATAN LAH KOK ADA APA ?
Cimahi - Tanganmedia.com - ASN merupakan profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ASN bekerja pada instansi pemerintah maka setiap ASN harus menjadi representatif dari instansi itu sendiri.
Peran ASN dalam pembangunan sangatlah penting melihat bagaimana setiap hak yang diterima oleh para ASN bersumber dari pajak, ya! pajak. Pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat dan karenanya setiap ASN haruslah mengedepankan kepentingan publik dalam budaya kerjanya.
Budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas menjadi cita-cita bersama yang selalu diimpikan oleh segenap lapisan masyarakat. Harapan tersebut hanya dapat dibentuk melalui Reformasi Birokrasi yang langsung menyentuh dimensi mendasar yaitu perubahan paradigma, baik tentang ideologi maupun nilai-nilai.
Kota Cimahi yang merupakan Kota dengan administratif hanya 3 kecamatan tetapi dengan jumlah hampir 575 ribu-an penduduk harusnya dapat menjadi Kota dengan pelayanan pembangunan serta pemberdayaan yang ideal karena sempitnya jangkauan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan-nya.
Kekosongan jabatan pada suatu intansi di Kota Cimahi menjadi tolak ukur bagaimana manajemen ASN di Kota Cimahi seharusnya dapat dikelola dengan baik melihat jumlah ASN di Cimahi menurut data BPS Kota Cimahi 2023 adalah 4.084 Orang ASN tetapi dalam kenyataannya masih banyak ASN yang rangkap jabatan, padahal seperti data BPS Kota Cimahi 2023 tingkat pendidikan ASN di Kota Cimahi 66,86 % dari keseluruhan ASN di Kota Cimahi adalah Sarjana dan Diploma serta diatasnya, hal ini menunjukan bahwa banyak sekali sumber daya manusia yang berkompeten tetapi tidak di manfaatkan atau tidak di manage dengan baik oleh pemerintah Kota Cimahi.
Rangkap jabatan pada ASN di Kota Cimahi tentunya juga akan berpengaruh pada profesionalitas ASN tersebut, bukan tidak mungkin akan terjadi Conflict Of Interest (COI) atau dengan kata lain mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tanpa mempertimbangkan asas - asas dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).
Hal tersebut juga didorong dengan tagline core value ASN yaitu ASN BerAKHLAK atau Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sangat disayangkan jika di Kota Cimahi tagline tersebut hanyalah sebuah tagline tanpa diimplementasikan dengan baik, Akuntabilitas dalam penerapan ini tidak terwujud dengan baik jika masih terdapat rangkap jabatan, karena (dia) harus bertangung jawab kepada dua atau lebih jabatan sekaligus.
Tidak professional-nya ASN di Kota Cimahi dapat dilihat dari bagaimana para ASN menduduki jabatan dan tugas yang rangkap sekaligus case-nya dapat dilihat pada JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yang urgensi ada di setingkat Eselon 2 dan 3, rujukannya seperti di Asisten Daerah I (ASDA I) dan Asisten Daerah III (ASDA III) hal serupa juga terjadi di beberapa Dinas seperti Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Sekertaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekertaris Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian. padahal belum tentu orang-orang dengan rangkap jabatan dan tugas tersebut memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan. Karena bagaimanapun fokus pekerjaan-nya tidak akan terfokus pada satu jabatan dan jabatan yang lain akan terbengkalai.
Tentunya kejadian ini menjadi sebuah polemik yang runutannya tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan PJ Walikota Cimahi hari ini, sebagai pimpinan dengan jabatan politik tertinggi seharusnya (beliau) dapat melaksanakan kepemimpinan dengan manajemen ASN yang benar - benar BerAKHLAK, bukan hanya slogan semata. Kemudian PJ Walikota Cimahi dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan tertinggi seharusnya juga dapat melaksanakan kebijakan perbaikan manajemen kepegawaian dan perbaikan sistem manajerial pemerintahan. Bukan malah nantinya akan sibuk mengurusi elektabilitas karena sudah masuk pada tahun pemilu, mengingat sebelum menjadi PJ Walikota juga sebagai ASN dengan jabatan pimpinan tinggi.
Jika fokus dari PJ Walikota adalah kepada manajerial ASN di setiap instansi maka sistem pelayanan yang efektif serta pembangunan yang berkelanjutan bisa terlaksanakan karena tercipta sistem manajemen yang bertangung jawab sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
MERDEKA!
Oleh: Lingga Pangestu Mahardhika S.Hub.Int.
(ALUMNI GMNI CIMAHI)
Posting Komentar