MGP Akan Menggelar Aksi dan Meminta KPK RI Turun Tangan Di Balai Prasarana dan Pemukiman Kementrian PUPR

Jawa Barat ; TANGANMEDIA - Agus Satria Ketua Investigasi Ormas Manggala Putih mengungkapkan beberapa pantauannya dan meminta KPK RI untuk turun tangan.

Mengenai Pembangunan Reservoan dan Jaringan Perpipaan Distribusi utama Sistim Hilir SPAM Regional proyek KPBU SPAM Regional Jati Luhur merupakan proyek strategis nasional yang di tetapkan dalam peraturan Presiden Repulik Indonesia no. 3 tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan proyek strategis nasional setelah diubah pada Perpres no. 56 tahun 2017,sejak tahun 2018 dan peraturan Presiden Republik Indonesia no. 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden no. 3 tahun 2016 tentang Pelaksanaan.

Balai Kejaksaan Prasarana Pemukiman SATKER pelaksanaan Prasana Pemukiman wilayah 1 jawa barat.

Membangun Reservear dan Jaringan perpipaan distribusi utama sistem Hilir Sepam Regional Jatiluhur 1 kab. Karawang nilai HPS Rp 144.240.096.347, nilai Kontrak RP 123.483.710.000.

Pelaksanaan oleh PT. Gala Karya dan pembangunan heservoan dan jaringan perpipaan distribusi utama sistem Hilir SPAM Regional 1 kota bekasi senilai 175.000.000.000

Untuk mengalir kan air 300 1/detik kepada masyarakat Bekasi, Karawang dan DKI Jakarta.

Proyek tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif tambahan untuk pasokan air minum di sinyalir terdampat aroma KKN yang cukup kental antara perencanaan awal pemerintah daerah dengan PDAM nya dan pemerintah pusat melalui Dirjen Pelaksanaan dan Prasarana pemukiman wilayah 1 Jawa Barat dibawah Kementrian PUPR.

Selanjutanya Agus Saatria sebagai Ketua Investigasi Ormas Manggala Garuda putih menjelaskan (Jumat, 22/3/24).

Adapun kronoligisnya sebagai berikut:

1. Darihasil investigasi ini hampir memakan waktu 1 tahun, Kami Manggala Garuda Putih Bidang Investigasi konsentrasi penuh Memberantas Korupsi salah satu nya Proyek Strategis nasional. Tokoh dijadikan ajang Bancakan, Praktik Suap dan Gratifikasi di duga sudah terjadi pada waktu sebelum proyek ini di temperkan PT. Gala Karya Pelaksanaan proyek pembangunan Reservear dan jaringan perpipaan PDAM wilayah Karawang ini sudah di kondisikan bahkan adanya sering pertemuan antara operator perusahaan dengan para Pejabat dirjen dan balai dan sampai melobi BPIJK dan beberapa Perusahaan Konsorsium perusahaan BUMN yang menjadi kantong Semar para Pejabat.

"Sungguh ironis proyek strategis nasional dijadikan lahan basah oleh oknum kementrian.

Dua proyek tersebut pada fakta-fakta dilapangan bertentangan dengan Perpres proyek strategis nasional mufakat kotor yang sudah mengakar di Kementrian PUPR di Balai prasarana Pemukiman wilayah 1 Jawa Barat," jelas Agus.

Lanjut Agus, Kami juga bedasarkan hasil di lapangan ada indikasi kecurangan nilai Volume, Matomal di indikasi rugikan negara sangat besar," tambahnya.

Lebih lanjut Agus memaparkan, bahwa yang jadi tuntutan :

-Mendesak kepada KPK RI dan Kejaksaan Agung RI Memanggil Mentri PUPR Dirjen Cipta Cipta Karya, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Jawa Barat Agar dilakukan langkah penyelidikan dugaan suap dan Gratifikasi sarana dampak kepada masyarakat untuk kepentingan air minum.

Proyek strategis Nasional telah dikotori.

Meminta Dirut PT. Gala Karya dan PT Indo Teknik Pembangunan segera di periksa,tidak hanya itu perusahaan air minum Wilayah Bekasi turut di periksa.

Kami Ormas MGP selain aksi di kantor Balai Pelaksana dan Prasarana Jawa Barat akan aksi di kantor Mentri dan Istana Negara.

"Dan dalam waktu dekat akan dilakukan aksi," tegas Agus.