Bukan Hanya Soal TPPAS, ini Masalah di Jabar Yang Harus Diselesaikan
 |
| Ahmad Hidayat, Anggota DPRD Jawa Barat |
Bandung, tanganmedia.com - Tak hanya masalah TPPAS yang disoroti Ahmad Hidayat, masalah transportasi pun dinilai berat lantaran alokasi anggaran untuk terintegrasi transportasi umum yang memadai terbilang mahal.
"Saya pernah diskusi dengan kawan mantan dosen teknik sipil di ITB, beliau menyampaikan bila ingin Bandung beres masalah transportasi, dia menyampaikan harus punya Rp 80 triliun, sementara APBD cuma Rp 7 triliun," kata Ahmad.
Anggaran tersebut baru diprediksi untuk satu wilayah kota/kabupaten, belum lagi satu provinsi, hematnya, kota dan kabupaten di wilayah Jabar harus berimbang dan merata pertumbuhannya.
"Tidak bisa Jabar-nya bagus tapi kokabnya kurang bagus, tidak bisa.m, kalau bisa Jabar bagus kalau kokabnya bagus," katanya.
"Salah satu permasalahan kita itu egosektoral, provinsi merasa ini tugas kota, tapi daerah merasa tidak mampu, harusnya dua-duanya ambil peran dan menjadi tugas bersama," sambungnya.
Transportasi juga sama, ini kan persoalan urbanisasi, kemudian masyarakat tinggalnya di kabupaten tapi kerjanya di kota begitupun sebaliknya, di Jabar belum terdapat jalan atau lintasan baru.
"Yang ada juga memperbaiki jalan dan rata-rata pemeliharaan, cita-cita masyarakat setelah memiliki hunian adalah membeli kendaraan roda empat," urainya, Sabtu (20/4/24).
"Akhirnya orang ingin punya mobil, satu rumah bisa aja mobilnya tiga, nanti akhirnya yang akan terjadi bencana planologi, semuanya ke luar rumah tapi tidak maju karena macet," tambahnya.
Ahmad pun mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, kendati demikian, hal tersebut masih menjadi catatan besar untuk menghindari mafia transportasi, pebisnis kendaraan.
"Misalnya usia kendaraan sudah sekian tahun dibatasi nanti jadi pro kontra, tidak punya garasi tidak diizinkan membeli mobil pun serupa dan kebijakan lainnya untuk menyiasati jalan yang sempit," paparnya.
Pemerintah harus mendorong iklim investasi supaya orang mau membuat perusahaan, berbagai kegiatan, toko, kafe di Jabar untuk menyerap tenaga kerja.
"Seiring dengan itu harus ditingkatkan kompetensi angkatan kerja, jangan sampai, bonus demografi tidak menyerap dengan kebutuhan saat ini.," ucapnya.
Tidak ada link and match, sekarang didorong sertifikasi keahlian untuk siap kerja, pemerintah harus hadir, jangan hanya seminar harus latihan bersertifikasi.
"Selanjutnya, program pemerintah tidak sekadar padat modal, namun didorong padat karya, agar yang pengangguran siap kerja dan harus disiapkan oleh pemerintah dengan skala prioritas," tutupnya.***
Posting Komentar