Pemprov Jabar Harus Turun Tangan Untuk Wujudkan Pertanian Organik
 |
| Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginanjar |
Bandung, tanganmedia.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ade Ginanjar menilai Pemprov Jabar harus turun tangan langsung dan serius dalam mewujudkan pengelolaan pertanian organik yang perda-nya kini tengah disusun.
Ade Ginanjar mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah pertanian di Kabupaten Garut hingga Kabupaten Tasikmalaya.
"Ada temuan beberapa kelompok tani sudah menerapkan pertanian organik dan menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing," katanya. Rabu (18/6/24).
"Namun, dari informasi beberapa kelompok tani masih terdapat kendala mulai dari masalah regulasi, hingga sumber daya manusia yang masih minim," sambungnya.
Karenanya, lanjut Ade Ginanjar, dalam hal ini pemerintah daerah sangat berperan penting untuk mendukung pertanian organik khususnya bagi kalangan kelompok tani.
"Sehingga support system yang menyeluruh dari pemda sangat dibutuhkan para petani organik," ujarnya.
"Bukan hanya soal regulasi saja tetapi bagaimana mempersiapkan dan memfasilitasi edukasi baik itu melalui pelatihan-pelatihan khusus tanaman organik maupun upaya lainnya," tambahnya.
Kemudian, persoalan sarana prasarana, tidak boleh luput dari perhatian pemda setempat untuk mendukung kebutuhan para pelaku pertanian organik, yang disusul oleh penuntasan masalah pemasaran yang kerap menjadi persoalan dan tidak bisa dianggap mudah.
"Sehingga pemerintah harus berperan aktif untuk turut menyukseskan pertanian organik ini, artinya pemerintah juga agar ada penekanan bahwa sebenarnya beberapa hal untuk menopang agar para petani konvensional itu mau beralih ke pertanian organik itu perlu ada keberpihakan dari pemerintahan daerah," bebernya.
"Salah satunya regulasi, yang dengan disusunnya perda pertanian organik ini merupakan bagian dari perlindungan sekaligus kepastian payung hukum bagi para petani organik," tambahnya.
Justru dengan adanya perda tersebut, sebenarnya agar menjadi bahan pertimbangan para petani bahwa peralihan dari pertanian konvensional ke organik itu akan mendapat peningkatan produktivitas.
"Bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, karena nilai pertaniannya juga meningkat, bukan hanya nilai pertaniannya saja yang meningkat dalam segi kualitas," ungkapnya.
Tetapi secara sertifikasi perlu ada insentif yang harus dikeluarkan sesuai dengan regulasi tentang pertanian dan keorganikannya, juga, perlu diupayakan agar pemerintah daerah juga pemerintah daerah punya lembaga sertifikasi tersendiri terutama untuk yang produk yang pemasarannya untuk lokal Indonesia beda dengan untuk ekspor.
"Kalau untuk ekspor kan lembaga sertifikasinya harus pihak ketiga, sementara untuk komoditas lokal cukup disertifikasi oleh pemerintah daerah dengan standardisasi yang sesuai regulasi yang sudah ada," ucapnya.
Menurutnya, di beberapa daerah di Jawa Barat sudah ada yang menerapkan keterlibatan pemerintah daerah dalam menampung ataupun memfasilitasi bidang pemasaran hasil pertanian organik.
"Sehingga ada sedikit intervensi positif dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk memasarkan hasil pertaniannya," urainya.
Dengan kata lain, hasil pertanian organik dari para petani organik tersebut dibeli oleh pemerintah untuk dipasarkan di lingkungan pemerintah daerah setempat misalnya, sehingga ada langkah yang berkesinambungan dan kejelasan dari pemerintah terhadap para petani organik.
"Melalui kewenangan dan kebijakan pemerintah itu diharapkan dengan dibentuknya perda tentang penyelenggaraan pertanian organik yang saat ini dalam proses penyusunan bisa lebih mantap dengan perda-perda yang ada di provinsi lain " pungkasnya.(***)
Posting Komentar