Angka Kemiskinan di Garut Turun, Wakil Ketua DPRD Jabar : Semoga Semakin Turun
Bandung, tanganmedia - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Garut tahun 2023 sesuai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) jumlah penduduk miskin mencapai 260,48 ribu jiwa.
Dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ade Ginanjar, persentase penduduk miskin (Po) mencapai 9,77 persen dari total populasi.
"Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) tercatat sebesar 1,17, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) berada pada angka 0,23," katanya.
Kemudian, lanjut pimpinan dewan Fraksi Golkar ini, diketahui bahwa garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 367.681 per kapita per bulan.
"Tentunya angka ini terus mengalami penurunan, dan saya selaku waga di Garut sangat mengapresiasi dan menyambut baik," kata Ade Ginanjar, Senin (4/3/24).
"Rasa syukur, karena Kabupaten Garut kembali ke satu digit dan kedepan Pemkab Garut, harus memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan lagi," sambungnya.
Sesuai apa yang ingin dicapai Pemkab Garut, bahwasanya di tahun 2024, angka kemiskinan harus bisa teeus ditekan hingga 8 persen, hal ini yang kemudian patut terus diusahakan dan diupayakan.
"BPS Garut mencatat, sebelumnya angka kemiskinan sempat berada di angka 8.98 persen pada tahun 2019, akhirnya naik di tahun 2021 di angka 10.65 persen akibat Pandemi COVID-19," ujar Ade Ginanjar.
Legislator asal Dapil Kabupaten Garut ini menekankan, pentingnya substansi dari upaya penanggulangan kemiskinan, dengan menekankan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dan stakeholder terkait.
"Substansi dari kemiskinan itu harus kita lakukan upaya-upaya kebersamaan, terutama bagaimana kita tetap membuat secara sistematis pendapatan per kapita masyarakat meningkat," ungkapnya.
Ade Ginanjar menjelaskan, banyak upaya guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Garut, salah satunya perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek tentunya dengan berbagaj program.
"Misal, menghubungkan atau mengkonektivitaskan infrastruktur, terutama jalan-jalan produksi atau Jalan Usaha Tani (JUT)," jelasnya.
"Sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian hasil tani di Kabupaten Garut," sambungnya.
Maka dengan turunya angka satu digit pada tahun 2023, atau yang semula 2022 sebesar 10.42 persen dan di 2023 menjadi 9.77 persen, harus menajadi motivasi guna lebih berprestasi pada tahun 2024.
"Harus optimis, terlebih merealisasikan target penurunan hingga 8 persen, maka harus terus kolaboratif antara Pemkab Garut dengan Pemprov Jabar, tentunya ada peran aktip seluruh stekholder termasuk masyarakatnya," pungkasnya.***
Posting Komentar